KONSPIRASI PARA PENEBAR VIRUS ANTI SYARIAH

Grafik hasil Survey LSI : Partai Apa yang dipilih jika pemilu dilaksanakan hari ini ?

 

Gerakan Islam Syariah telah di-amini oleh kalangan sekularis sebagai gerakan fundamentalis yang harus dibabat habis, kenyataan ini banyak tercermin dari upaya – upaya sinergi yang terus digalang untuk melanggengkan sekularisasi dan menguatkan arus perlawanan atas islam politik. RUU Partai Politik yang dibahas dan disetujui di Parlemen menyisakan ganjalan berarti bagi 5 Fraksi yang berasal dari Partai Politik berbasis massa Islam, hal tersebut lantaran adanya konspirasi politik dan upaya – upaya sistematis untuk meng-gaungkan kembali asas tunggal dengan nostalgia pengebirian aspirasi politik ummat Islam lewat jargonnya yang terkenal “ Islam Yes …Politik No”.

Agenda de-politisasi ummat Islam ini ternyata juga disertai proses produksi dan reproduksi virus - virus anti syariah yang menyebar dengan berbagai cara, menyebar di berbagai media dan menyebar dengan sangat halus pula.

Para sekularis terus menerus menggencarkan “resource mobilization” dengan dukungan jaringan, sumber daya manusia, dan dana yang memadai. Bagi mereka pada dasarnya bukan “nilai” itu sendiri yang penting, tapi kepemimpinan, jaringan, sumber daya manusia, dan dana yang dapat membuat nilai-nilai tersebut “bergerak” dan menjelma sebagai kekuatan politik. Dalam perspektif ini kegagalan manifestasi nilai-nilai Islam dari kalangan Islam politik ditengarahi akibat tidak berkembangnya mobilisasi sumberdaya bagi manifestasi nilai-nilai Islamis tersebut.

Seiring gencarnya “resource mobilization” atas nilai – nilai sekuler, politik belah bambu masih menjadi media yang efektif untuk membentrokkan sesama kekuatan politik berbasis massa Islam sehingga tetap terkotak – kotak dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah kekuatan aliansi yang kuat dan strategis di parlemen, walhasil jika hal ini diabaikan oleh ummat Islam dan para elite politiknya maka ummat Islam tidak akan pernah satu suara khususnya dalam upaya penegakan syariah dan itu berarti Belanda dan para sekularis penerusnya telah berhasil menanamkan virus – virus politiknya yang sekuler.

Berhala itu bernama Survey dan LSI

Jejak Pendapat melalui survey kini semakin akrab bagi para penikmat media dan tentu bisa dibayangkan berapa banyak orang yang terpengaruh dengan hasil atau fakta yang diungkap melalui metode jejak pendapat tersebut.

Banyak sekali opini yang terlanjur berhembus dan berkembang bahwa “Survey telah menjadi patokan rasionalitas” sehingga banyak orang yang kemudian merujuk hasil survey sebelum membuat sebuah keputusan dan menetapkan sebuah pilihan.

Membincangkan survey belum lengkap rasanya jika tidak menyebut dua lembaga survey bernama LSI yakni Lembaga Survey Indonesia yang dipimpin Syaiful Mujani dan Lingkaran Survey Indonesia yang diketuai oleh Denny JA, keduanya adalah doktor Ilmu Politik Alumnus Ohio State University (OSU), sama – sama murid Bill Liddle yang merupakan ahli tentang perpolitikan Indonesia yang paling terkemuka di Amerika.

Diakui atau tidak, pola konsumsi dan warna politik masyarakat kita masih lebih condong mengikuti arus besar yakni mengikuti trend dan kecenderungan yang menguat yang sebenarnya turut diproduksi dan dipublikasi oleh media.
Diakui atau tidak, di era kebebasan informasi kini apa yang ditampilkan oleh media cenderung bisa merangsang minat dan apresiasi masyarakat, terlebih jika media itu mengungkapkan fakta – fakta penting dengan melibatkan data statistik, masyarakat yang pada awalnya belum memiliki bayangan, pandangan atau pilihan tiba – tiba bisa menjadi “cerdas” dalam sekejap dan menjadi ter”yakin”kan untuk menentukan sebuah pilihan,

Apa yang dilakukan oleh LSI lebih dari uraian diatas, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei (LSI), Denny JA mengatakan :

 

“Dia telah membantu sekitar 200 proyek pemenangan pilkada, mulai dari Aceh hingga Papua, yakni dengan 25 pilkada gubernur dan 200 pilkada bupati. Hasilnya, 92 persen pasangan yang menjadi kliennya dapat memenangkan pilkada.

''Kalau hanya sekedar survei mengenai posisi seorang calon kepala daerah, memang masih mudah. Menjadi sangat sulit ketika calon itu kemudian minta dibantu supaya bisa menang dalam pilkda,'' kata Denny.

Dalam kompetisi politik massa kini, memang LSI menjadi salah satu ikon penting. Posisinya tak ubahnya menjadi 'dukun politik'. Kantornya yang prestisius di kawasan Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, setiap hari selalu penuh dengan tamu yang yang ngebet jadi kepala daerah.
Sumber: (Jadi 'Dukun Politik' Lewat Metode Survei) Republika, 27 Februari 2007

Apa yang dilakukan oleh LSI pimpinan Syaiful Mujani bahkan lebih jauh lagi, rangkaian hasil survey yang diungkap ke publik melalui media disertai balutan – balutan opini yang secara halus dibangun dan jika seksama diperhatikan ternyata memiliki keberpihakan atas kepentingan – kepentingan politik tertentu khususnya bagi kepentingan sekularasisasi dan liberalisasi agama, terbukti syaiful mujani ternyata juga kolumnis khusus di website resmi yang dikelola oleh Jaringan Islam Liberal, beberapa tulisannya antara lain : Syariat Islam dan Keterbatasan Demokrasi, Pelajaran dari Parlemen Syariat, dll.

Berikut kutipan tulisan – tulisan Syaiful Mujani :

 

Dalam sejarah tidak ada negara Islam, yakni kehidupan warga di dalamnya diatur dengan hukum Islam, yang dibangun secara demokratis. Semuanya dengan perang atau revolusi. Pemerintahan Aceh yang akan memberlakukan hukum Islam itu adalah kasus baru. Ia dibangun oleh anggota parlemen yang merupakan hasil pemilu demokratis 2004. Demokrasi memang dapat melumpuhkan nilai-nilai demokrasi yang fundamental seperti faham negara sekuler dan pluralisme internal kehidupan keagamaan bila jatuh di tangan wakil-wakil rakyat yang miskin nilai-nilai demokrasi tersebut. Demokrasi kita ternyata masih miskin kaum demokrat.
(Sumber : JIL – Pelajaran Dari Parlemen Syariat)

Demokrasi punya keterbatasan untuk menampung semua aspirasi primordial yang antagonistik itu. Demokrasi tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengakomodasi kekuatan mayoritas primordial agar norma-norma primordialnya diberlakukan sebagai kebijakan publik yang ditegakkan negara, misalnya lewat lembaga pengadilan dan kepolisian.

Keterbatasan demokrasi ini harus disadari oleh kelompok demokrat dan kelompok politik syari'ah yang memperjuangkan aspirasi politiknya di jalur demokrasi. Demokrasi tidak akan mampu mewadahi kekuatan yang akan membunuh demokrasi itu sendiri.
(Sumber : JIL - Syariat Islam dan Keterbatasan Demokrasi)

 

Lembaga Survey Indonesia secara khusus mengadakan survey tentang tema – tema khusus sebagaimana dimuat dalam situsnya di http://www.lsi.or.id , beberapa diantaranya adalah :

• 
  

  Islam dan Demokrasi

  
  


• 
  

  Sikap publik terhadap penerapan Syariat Islam

  
  


• 
  

  Trend Dukungan Nilai Islamis versus Nilai Islamis di Indonesia

  
  


• 
  

  Parpol Islam Kian Terpuruk

  
  

 

Khusus mengenai nilai – nilai syariah yang dijajaki dengan metode survey, LSI secara sengaja menyempitkan dan membatasi aplikasi nilai syariah hanya secara parsial seperti hukum potong tangan, hukum rajam, polisi jilbab, polisi muhrim, bunga bank dan larangan bagi perempuan untuk menjadi presiden, pembahasan mengenai tema – tema inipun tidak disertai penggambaran yang utuh dan memadai tentang hal – hal yang menjadi semangat dan esensi dari aplikasi nilai syariah tersebut, seolah – olah survey yang dilaksanakan memang di desain untuk membentuk opini publik agar apriori dan antipati terhadap penerapan nilai syariah dalam kehidupan modern.

Keberadaan LSI jika dicermati sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah konspirasi untuk menebarkan virus - virus anti syariah dan Gerakan Islam Politik dengan menghembus-hembuskan libelarisasi dan sekularisasi dalam berbagai rancangan bentuk yang secara sistematis di produksi untuk mempengaruhi ummat dan bangsa ini agar jalan di tempat dengan proses islamisasi.

Wallahu'alam (Penulis : Badrut Tamam Gaffas untuk Bulan Bintang Media )