Partai Bulan Bintang harus Bongkar Agenda dibalik politisasi vonis bebas adelin lis

Kasus vonis bebas adelin lis akhirnya meletup juga, di blow up oleh banyak media dan berbagai rumors spontan mengemuka, kelanjutannya bisa ditebak semua yang pada awalnya wajar belakangan justru bergulir deras penuh bias yang kental bermuatan politis dan untuk kesekian kalinya lagi - lagi aspek hukum menjadi kabur dan jauh tertinggal.

MS Ka’ban Mengurai Fakta

Menhut MS Kaban tidak terima bila surat jawabannya pada kuasa hukum Adelin Lis dituding sebagai biang bebasnya tersangka kasus penebangan liar itu dari jerat hukum. Ia balik menyebut pihak jaksalah yang seharusnya paling bertanggung jawab.

“Di pengadilan, dakwaan merugikan negara tidak terbukti. Timbul pertanyaan, mengapa penuntut mengajukan tuntutan yang ternyata bisa terbantahkan dengan bukti-bukti sah. Salah siapa?” gugatnya dalam diskusi ‘Hutan kau babat, kau kubebaskan’ di Marios Place, Jl Raya Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11).

Kaban mengungkapkan, sebelum ini ada dua orang dari perusahaan yang sama didakwa dalam kasus sama dengan tuntutan dan pasal yang sama pula. Dua terdakwa itu mendapat vonis bebas. Tapi anehnya, pihak jaksa menggunakan jurus sama untuk kasus Adelis Lin.  “Kenapa masih pakai tuntutan yang sama? Yang (terdakwa kasus penebangan liar) di Papua juga bebas semua pakai itu. Mengapa tidak introspeksi?” ...(kutipan dari www.pbb-info.com)

Catatan yang tersisa dari reshuffle KIB Jilid 2

Ingatan kitapun terbawa pada kasus korupsi pengadaan alat sidik jari di depkumham, polemik Bung Yusril dan Ketua KPK yang seharusnya bisa menjadi proses pembelajaran dalam wacana penegakan hukum di tanah air justru berbalik arah menjadi politisasi yang menajam dan dibumbui lagi dengan Polemik uang Tommy di BNP Paribas maka siapa akan menyangka jika ujung - ujungnya adalah tersedianya alat legitimasi bagi SBY dengan mengatasnamakan tuntutan masyarakat secara antiklimaks mendepak dan menggusur Bang Yusril, Bang Abdurahman Saleh dan Bang Hamid Awwaludin dari kursi Kabinet Indonesia Bersatu.

Jika ditinjau secara mendalam sesungguhnya SBY bisa saja bebas menggunakan hak preogratifnya tapi penyesalan yang tersisa adalah mengapa harus ada "penjagalan secara sepihak" yang tidak sejalan dengan ruh kebersamaan yang diusungnya ("bersama kita bisa") pada saat kampanye pilpres dan pembentukan KIB.

Pelajaran yang bisa dipetik

Politisasi Kasus Adelin Lis dan besarnya nuansa pembunuhan karakter dalam hal ini atas Menhut yang kebetulan dijabat oleh MSK yang merupakan ketua umum Partai Bulan Bintang tidak bisa dibiarkan bebas berhembus tanpa ada upaya pelurusan dari berbagai pihak terkait. Sanggahan MSK diatas sebenarnya sudah cukup memberi gambaran akar permasalahan sebenarnya namun tetap saja reduksi citra MSK dan PBB tidak terelakkan.

Seharusnya SBY bisa mengambil langkah -langkah menetralisir kasus yang menerpa MSK sebagaimana SBY menetralisir kasus aliran dana asing saat Pilpres 2004 yang sempat santer berhembus dan sempat melibatkannya berpolemik dengan Amien Rais

Adalah logis jika SBY dituntut agar bisa menjaga performance dan kinerja kabinetnya termasuk didalamnya kinerja departemen kehutanan yang dipimpin MSK terlebih jika SBY merasa "berdosa" telah "salah" copot dalam Reshuffle Jilid 2.

Atau inikah skenario yang untuk kesekian kalinya menjadikan PBB dan kader – kader terbaiknya terpilih menjadi sasaran yang “ternistakan”???

Tak cukup sanggahan MSK, harus ada sikap tegas Partai

Tentu Sebagai Partai Politik PBB harus bisa menyelesaikan kasus adelin lis ini juga secara politik agar tidak menjadi kerikil - kerikil sandungan atau dijadikan amunisi gratis oleh berbagai pihak untuk mengganjal PBB pada 2009 nanti.
Tak cukup kasus adelin lis ini disikapi dengan sanggahan MSK semata sebab sesungguhnya institusi partai sedang diuji, jika tidak dibongkar dan dituntaskan segera maka skenario – skenario serupa akan berulang dan berulang kembali.
Partai Bulan Bintang harus secara tegas dan pro aktif mengajukan “keberatan” kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sebagai institusi yang berwenang agar masalah vonis bebas adelin lis benar – benar dibongkar tuntas agar tidak menjadi benang kusut yang berlarut – larut.

Politisasi kasus adelin lis pada hakikatnya bisa berdampak meluas sebab tidak hanya MSK dan PBB yang ternistakan melainkan kebenaran dan perjuangan penegakan syariat Islam menjadi turut ternistakan. Jika sudah begini apatah lagi yang bakal terjadi ???

 

Wallahua’lam (Badrut Tamam Gaffas untuk Bulan Bintang Media, link : http://www.pbb-info.com)