Partai Bulan Bintang, Pengawal Sejati Kemajemukan Ummat Islam

Ruh “pluralisme” dalam icon 22 in 1

Bukan Rahasia Lagi jika pasca runtuhnya hegemoni kekuasaan orde baru tepatnya pada bulan Juli 1998 Partai Bulan Bintang lahir dan dideklarasikan untuk pertama kalinya oleh beragam komponen ummat Islam yang berjumlah tak kurang dari 22 ormas, icon 22 in 1 inilah yang sesungguhnya menjadi ruh “pluralisme” kalangan agamis yang berusaha di presentasikan oleh Partai Bulan Bintang.

Sementara kultur Masyumi dalam PBB tidak perlu diragukan apalagi diperdebatkan karena hakikatnya setelah berakhirnya era politik Masyumi yang fenomenal itu para tokoh Masyumi dengan diprakarsai oleh Pak Natsir membina gerakan dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII). Dalam Pluralisme “22 in 1” itulah DDII kemudian mampu tampil menjadi pilar utama serta menentukan yang diyakini sanggup mengadopsi semangat pergerakan dan meneruskan idealisme besar sang leluhur “Masyumi”.

Catatan Bung Haedar Nashir

Dalam tinjauan pluralisme muhammadiyah termasuk salah satu diantara komponen 22 in 1 yang terlibat kedekatan “personal” dengan PBB, sehingga dalam mengurai dinamika pluralisme itulah penting untuk disimak beberapa pernyataan Dr. Haedar Nashir dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Politik Warga Muhammadiyah”

Haedar Nashir di kalangan Muhammadiyah dikenal sebagai figur muda dengan popularitas yang cenderung menanjak dan seringkali melontarkan gagasan untuk mengembalikan muhammmadiyah ke khittah dengan makin mendorong muhammadiyah sebagai institusi keagamaan lebih ke wilayah dakwah dengan konsisten menjaga independensi terhadap partai politik.

Kegelisahan Bung Haedar ini beralasan lantaran belakangan muhammadiyah semakin kuat terbawa arus politik dan wajah muhammadiyah-pun tak kurang tak lebih makin identik dengan PAN dan sosok Amien Rais sementara fakta kegagalan PAN menjadi partai besar terlebih pada Pemilu 2004 dan puncaknya gagalnya duet amien – siswono kian menguatkan hipotesa bahwa PAN bukanlah satu – satunya pilihan politik warga muhammadiyah.

“Didalam muhammadiyah sendiri tumbuh perdebatan teologis yang bersifat klasik mengenai konfigurasi politik umat islam ditengah pluralitas masyarakat, Perdebatan ini menggambarkan perbedaan visi keagamaan dalam memandang politik antara yang berorientasi ideologis dan praktis -strategis, antara aliran formalis dengan substansialis, yang ikut melahirkan polarisasi sikap politik…apapun perdebatan yang muncul itu pada akhirnya memerlukan ruang dialog yang jernih dan obyektif.” (Dinamika Politik Muhammadiyah, Haedar Nashir, UMM Press 2006, Hal 16 – 17)

Ketika Disorientasi menghinggapi

Jika kita telusuri jejak reformasi yang bermuara pada lahirnya partai – partai politik akan nampak jelas betapa disorientasi telah menghinggapi tokoh – tokoh Islam yang semula banyak diharapkan, sebut saja sang lokomotif reformasi Prof Dr. Amien Rais yang semula diberikan amanat penuh untuk mempelopori lahirnya satu wadah Partai Islam yang modernis bahkan berulang kali diminta kesediaannya untuk menjadi pimpinan tertingginya justru menolak dengan dalih “Ideologi Islam ibarat baju yang terlalu sempit dan sesak untuk dikenakan”, sebagai gantinya Amien Rais justru menggandeng tokoh – tokoh nasionalis dan mendeklarasikan partai baru “Partai Amanat Nasional” yang ber- plat form nasional.

Banyak pihak termasuk dalam elite pimpinan muhammadiyah sendiri yang sesungguhnya menyayangkan langkah Amien Rais yang dinilai bergeser dan mengalami disorientasi lantaran meninggalkan “komunitas” dan menyebrang ke komunitas yang lebih besar yang dikemudian hari ternyata terbukti “gagal” mengantarkannya menjadi pemimpin masa depan. Belakangan kalangan muda yang merasa terpinggirkan dalam kiprah PAN mendeklarasikan PMB “Partai Matahari Bangsa”

Minimnya raihan dukungan bagi pasangan “Dwi Tunggal Amien – Siswono” pada Pilpres 2004 menguatkan hipotesa bahwa sebagian besar komunitas muslim termasuk didalamnya muhammadiyah telah dihinggapi krisis kepercayaan terhadap duet dwi tunggal tersebut, salah satu alasannya lantaran Siswono bukanlah sosok yang bisa merebut simpati dikalangan komunitas muslim sementara raihan dukungan dari kubu Siswono yang nasionalis samasekali tidak tampak signifikan dan justru “meragukan” untuk diharapkan.

Ijtihad Politik yang menuai Kritik dan Kontroversi

Mengalami nasib yang kurang menggembirakan dalam Pemilu 2004 menjadikan PBB harus membuat lompatan – lompatan politik yang strategis dan menentukan, inilah asbabun nuzulnya sehingga PBB mengusung sosok Jusuf Kalla dan memilih terlibat dalam koalisi tiga kaki bersama PD dan PKPI yang mengusung duet SBY – JK.

Secara cerdik PBB berhasil memecah kekuatan Golkar khususnya di Sulawesi sebagai daerah asal “JK” yang merupakan kantong – kantong besar pendulang suara. Dalam koalisi tiga kaki itu PBB mendapat jaminan untuk tetap memperjuangkan idealisme penegakan Syariat Islam secara konstitusional andaikan duet SBY – JK menang.

Terlepas dari ijtihad politik PBB yang menuai kritik dan kontroversi, kita sebenarnya patut memberikan apresiasi positif sebab kemenangan koalisi tiga kaki pada Pilpres putaran I kemudian di-amini dengan dukungan yang lebih luas dari Partai – partai yang semula mengusung dan mendukung duet Amien – Siswono pada Putaran II dan secara keseluruhan meski pada awalnya menuai kritik dan kontroversi namun sesungguhnya ijtihad politik PBB telah membuka ruang bagi kelangsungan peran politik ummat Islam dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan SBY – JK.

Keluarnya salah satu kader terbaik “Bung Ahmad Sumargono” adalah pilihan beliau secara pribadi yang semestinya dihargai bukan justru dipertentangkan dengan menghembus – hembuskan isu perpecahan dalam tubuh Partai Bulan Bintang yang sejak awal kelahirannya telah menyatakan diri sebagai partai yang “anti kultus individu” , keluarnya Bung Gogon spontan menyentakkan tapi tidak sampai meretakkan.

 

Kritik Bung Haedar Nashir terhadap PBB

Paparan diatas sedikit banyak telah menjawab kritik yang dilontarkan Bung Haedar Nashir seperti kutipan berikut :

“Partai ini mungkin termasuk partai politik islam modernis yang paling mengalami nasib tidak menggembirakan, kalau tidak dikatakan merana. Dililit oleh perpecahan internal yang serius, ditinggalkan oleh para politisi (pendukung masyumi yang idealis), belakangan mengalami disorientasi politik dengan bergabung bersama PD dalam mendukung pencalonan SBY - JK dalam Pilpres 2004. Kalaupun langkah politiknya menang tetapi meninggalkan luka politik bagi kalangan islam modernis yang lain, …” (Dinamika Politik Muhammadiyah, Haedar Nashir, UMM Press 2006, Hal 158-160).

 

Kritik tersebut haruslah disambut, PBB kedepan harus mampu mewadahi kembali dinamika pluralisme Ummat Islam dan membinanya hingga menjadi satu kekuatan besar yang menentukan dan diperhitungkan…sebuah dinamika pluralisme yang mengerucut pada sinergi 22 in 1 dengan spektrumnya yang makin meluas dan membumi.

 

(Badrut Tamam Gaffas untuk Bulan Bintang Media)